Kampanye Anies Baswedan di Cipasung Terindikasi Melanggar Aturan, Begini Sikap Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

- 4 Januari 2024, 22:37 WIB
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan adanya indikasi pelanggaran saat kampanye Anis Baswedan di Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan adanya indikasi pelanggaran saat kampanye Anis Baswedan di Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. /Aris M Fitrian/

KABAR TASIKMALAYA – Kedatangan Anies Baswedan di Pondok Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya untuk menghadiri Deklarasi Dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar ternyata ada indikasi pelanggaran, Kamis, 4 Januari 2024.

Adanya indikasi pelanggaran dalam kampanye Anies Baswedan di Pondok Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya ini tercium oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Indikasi pelanggarannya, yaitu adanya pemasangan baliho Capres di bangunan fasilitas pendidikan, yaitu di SMU Cipasung yang lokasinya berhadapan dengan lokasi kegiatan deklarasi. Selain itu, ada juga pemasangan spanduk di pagar masjid komplek pendidikan tersebut.

Adanya indikasi pelanggaran kampanye tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Doddy Djuanda, Kamis, 4 Januari 2024 selepas gelaran acara Deklarasi Dukungan terhadap Anies Baswedan.

Baca Juga: Kembali Sambangi Tasikmalaya, Anies Baswedan Peroleh Dukungan Ulama. Ini Janjinya untuk Warga Tatar Sukapura

Menurut Doddy, pemasangan atribut kampanye di sarana pendidikan dan sarana ibadah ini secara undang-undang pemilu, hal ini jelas dilarang. Sebab meski kampanye diperbolehkan di area lokasi pendidikan, namun hanya setingkat perguruan tinggi saja. Begitu pula dengan lokasi sarana ibadah.

"Berdasarkan laporan di lapangan dan pandangan mata, ada indikasi pelanggaran yaitu pemasangan baliho di fasilitas pendidikan dan ibadah. Maka hal itu kita dalami," jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda, dikutip dari kabar-singaparna.com.

Dikatakan Dodi, pihaknya melakukan pengawasan terkait kampanye capres. Hasilnya memang ditemukan banyak APK yang ditempatkan di lokasi terlarang. Contoh di gedung sekolah, masjid, dan lingkungan pendidikan. Walau memang pelaksanaannya dilakukan di lingkungan pendidikan yang merupakan milik yayasan.

Baca Juga: OJK Cabut Izin Operasional BPR Wijaya Kusuma, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

Halaman:

Editor: Zulkarnaen Finaldi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah