Presiden Joko Widodo Hapus Sistem Klasifikasi Layanan BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Ganti dengan KRIS

- 14 Mei 2024, 12:15 WIB
Ilustrasi. Pasien rawat inap ada kemungkinan mendapatkan tambahan biaya berobat lewat sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) / Pikiran Rakyat
Ilustrasi. Pasien rawat inap ada kemungkinan mendapatkan tambahan biaya berobat lewat sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) / Pikiran Rakyat /

 

KABAR TASIKMALAYA - Penghapusan sistem klasifikasi layanan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 yang diputuskan oleh Presiden dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang telah ditandatangani pada 9 Mei 2024. 

Sebagai gantinya, diperkenalkan sistem baru yang disebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). 

Dengan sistem KRIS, seluruh peserta BPJS Kesehatan akan menerima layanan perawatan yang relatif serupa.

Namun, ada indikasi bahwa akan ada biaya tambahan bagi pasien. Berdasarkan aturan baru ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki hak untuk mendapatkan perawatan yang lebih tinggi, termasuk rawat jalan eksekutif, dengan syarat adanya penambahan biaya. 

Pasal 51 menjelaskan bahwa peningkatan kelas perawatan dapat dilakukan dengan menggunakan asuransi kesehatan tambahan atau dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya perawatan yang lebih tinggi. 

Baca juga: Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk Driver Shopee

Selisih biaya ini dapat ditanggung oleh peserta, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.

Namun, aturan ini tidak berlaku untuk peserta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menerima layanan di ruang perawatan kelas III.

Halaman:

Editor: Utami Isharyani Putri


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah