Komunitas Pers Nasional Tolak Draf RUU Penyiaran. Jika Ngotot, Senayan Berhadapan dengan Masyarakat Pers

- 14 Mei 2024, 22:17 WIB
Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memimpin jumpa pers Dewan Pers yang menolak Draf RUU Penyiaran yang tengah digodok oleh DPR RI.*
Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memimpin jumpa pers Dewan Pers yang menolak Draf RUU Penyiaran yang tengah digodok oleh DPR RI.* /tangkap layar youtube dewan pers/

KABAR TASIKMALAYA —Dewan Pers dan seluruh komunitas pers tanah air dengan tegas menolak isi draf Rancangan  Undang-Undang Penyiaran. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penolakan terhadap RUU Penyiaran itu dilontarkan Dewan Pers dan Komunitas Pers tanah air saat menggelar jumpa pers Dewan Pers yang digelar di Kantor Dewan Pers Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dan anggota, Yadi Hendriana serta insan pers tanah air, seperti dari PWI yang diwakili oleh Kamsul Hasan, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan semua konstituen Dewan Pers.

Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers menolak RUU tersebut karena banyak hal yang bertentangan dalam penyusunan RUU itu. Diantaranya, kata dia, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran.

Baca Juga: Empat Kandidat Ketua Bersaing dalam Kongres PWI XXV

Selain itu, kata Ninik, dalam menyusun RUU tersebut, pihak DPR RI justru tidak melibatkan insan pers. “Apalagi dalam batang tubuh RUU tersebut ada aturan yang melarang dilakukannya jurnalistik investigasi,” katanya.

“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5).

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika.*
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika.*

Berhadapan dengan Masyarakat Pers

Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika. “Jika tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka Senayan akan berhadapan dengan masyarakat pers,” ujar Wahyu.

Halaman:

Editor: Zulkarnaen Finaldi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah