Kabupaten Tasikmalaya Sedang Tidak Baik-baik Saja. PMII: Hari Jadi, Harus Jadi Bahan Evaluasi dan Introspeksi

- 27 Juli 2023, 22:42 WIB
Ketua Bidang Advokasi PMII Kab Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid
Ketua Bidang Advokasi PMII Kab Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid /dok pirbadi/


KABAR TASIKMALAYA - Milangkala Kabupaten Tasikmalaya yang ke 391 mendapatkan sorotan dari PMII Kab. Tasikmalaya. Melalui rilis yang dikirim ke redaksi Kabar Priangan, PMII menyatakan bahwa saat ini Kab. Tasikmalaya sedang tidak baik-baik saja.

Untuk itu, Hari Jadi yang ke 391 ini harus jadi bahan evaluasi dan introspeksi diri bagi seluruh stekolder pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif.

Ketua Bidang Advokasi PMII Kab Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid dalam rilisnya menyebutkan, saat ini Kabupaten Tasikmalaya tengah dirundung sejumlah permasalahan, baik tentang IPM yang rendah sampai lahirnya aksi-aksi massa dari berbagai daerah terkait arah pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: OJK Tasikmalaya Hombau Sekolah Titipkan Tabungan Pelajar di Perbankan

"Aksi demontrasi merupakan tanda bahwa pemerintah sedang tidak baik baik saja," ungkap Mujib.
Dia mengatakan, gerakan-gerakan yang terjadi, salah satunya terkait infrastruktur jalan, merupakan bentuk cerminan kegagalan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

“Yang patut dievaluasi adalah tentang titik konsentrasi dan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak jelas,” katanya.

Pemerintah daerah harus lebih mengetahui akan keadaan dan gejala sosial di masyarakat, meninjau langsung bagaimana kondisi di lapangan tentang apa yang masyarakat butuhkan.

Baca Juga: Peristiwa Penting yang Terjadi di Bulan Muharram, Apa saja?

“Tidak ada pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Yang terjadi hanya mengedepankan nepotisme keuntungan secara sisi politik sehingga banyak daerah yang tidak tersentuh pembangunan, sehingga menjadi korban politik,” tukasnya.

Dia juga mengatakan, Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang rendah dan penyerapan anggaran yang lebih banyak untuk belanja pegawai memperlihatkan buruknya pengelolaan pemerintahan.

Halaman:

Editor: Zulkarnaen Finaldi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah