Network
KABAR PRIANGAN – Sejumlah anggota dan senior ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa ketua majlis organisasi (MPO) tidak memiliki hak untuk memberikan suara pada Muscab PP ke VI yang akan digelar pada 23 Juni mendatang.
Hal itu diatur dalam AD/ART, tepatnya ada di Bab XVII pasal 78 tentang musyawarah yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pedoman Organisasi (PO). Jadi seperti diuraikan dalam PO, hanya MPW, MPC dan PAC yang memiliki hak untuk memberikan suara.
"Artinya MPO hanya punya hak untuk hadir pada saat Muscab, tetapi tidak memiliki hak suara, " kata Mantan Ketua MPC PP Kota Tasikmalaya Ahmad Sujaya Selasa 20 Juni 2023. Selama ini, kata dia, belum ada perubahan terkait ketentuan itu.
Baca Juga: Bursa Pemilihan Ketua MPC PP Kota Tasik Berlangsung Sangat Ketat
Jadi total pemilik suara dalam Muscab hanya 12 yakni terdiri dari 10 orang PAC, satu MPC dan Satu MPW. "Seingat saya belum pernah ada perubahan AD/ART yang mengatur status MPO jadi pemilik hak suara, " ujar Asep Ruhendi SH, salah seorang senior PP Kota Tasik menambahkan.
Ketua MPO PP Kota Tasikmalaya H. Noves Narayana SE pun mengaku belum tahu persis apakah dirinya selaku MPO mendapat hak suara atau tidak. "Saya baru dengar MPO dapat hak suara. Tetapi bila memang ada hak suara tentu saya akan memanfaatkannya sepanjang untuk kebaikan organisasi dengan terlebih dulu meminta petunjuk Alloh SWT lewat salat istiharoh, " kata Noves.
Hanya prinsifnya, mau dapat suara atau tidak, dia sebagai MPO berharap agar pelaksanaan Muscab berjalan sukses tanpa ekses negatif. "Maka semua unsur di ormas PP harus sama-sama mengedepankan nama baik dan citra organisasi, " katanya. Siapapun yang terpilih nanti diharapkan tidak menunjukan euforia berlebihan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Masyarakat Butuh Relaksasi dan Dialog Kebahagiaan
