KABAR TASIKMALAYA - Paham Negara Islam Indonesia (NII) ternyata berkembang pesat di Kabupaten Garut. Faktanya, ada puluhan ribu warga Garut yang bergabung dengan NII. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai 22.000.
Fakta bahwa ada 22.000 warga Garut yang bergabung dengan NII ini diungkapkan langsung oleh Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman. Dia mengatakan, berdasarkan data Densus Anti Teror Mabes Polri, ada 22.000 warga Garut yang bergabung dengan NII.
Ironisnya, dari jumlah tersebut, yang menyatakan keluar dari NII dan kembali mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ternyata hanya 567 orang saja. Hal ini kata Helmi tentu harus menjadi perhatian khusus pemerintah.
Ia menyampaikan, saat ini masih cukup banyak warga Garut yang masih memerlukan pendampingan agar segera sadar untuk kembali ke pangkuan NKRI. Ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
Baca Juga: Pelatih Borneo FC Targetkan Menang Lawan Dewa United. Pieter Huistra: Lupakan Laga Lawan Persib!
"Hingga saat ini, sekitar 567 individu telah kembali ke pangkuan NKRI berkat upaya pembinaan dari MUI Kabupaten Garut. Meskipun begitu, masih ada masyarakat Kabupaten Garut yang perlu didampingi untuk kembali ke NKRI,” ucap Helmi.
Pemkab Garut bekerja sama dengan MUI Garut, imbuh Helmi, selama ini telah beberapa kali melaksanakan Halaqah Penguatan Islam Wasathiyah untuk Mengokohkan Ideologi Pancasila dan NKRI.
Yang terbaru, kegiatan Halaqah Penguatan Islam Wasathiyah untuk Mengokohkan Ideologi Pancasila dan NKRI.tersebut dilaksanakan pada Kamis, 26 Oktober 2023 di Gedung Pendopo Garut.
Ketua MUI Kabupaten Garut, KH. Sirodjul Munir, mengungkapkan bahwa sejak tahun 1995, MUI Kabupaten Garut telah melakukan upaya penginsyafan terhadap eks penganut NII. Sejauh ini, lebih dari 1.500 anggota NII telah kembali ke pangkuan NKRI berkat upaya ini.
"Komitmen MUI untuk terus melakukan penginsyafan terhadap kelompok intoleran dan radikalis di Kabupaten Garut. Di tahun 2024, MUI memiliki dua tugas utama, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif selama tahun politik dan menangani kelompok intoleran serta radikalis di Kabupaten Garut,” kata Munir.
Menurut Munir, pihaknya berharap setelah adanya halaqah ini, dari mulai pemerintah pusat, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pemerintah provinsi, Pemkab Garut, ormas-ormas islam, termasuk dari MUI pusat, harus satu tujuan.
Adanya kerja sama yang baik dalam pola pikir dan langkah harus satu orientasi, karena persoalan ini sangat membahayakan terhadap NKRI kalau kita biarkan.***