Network
KABAR TASIKMALAYA - Meski sudah berlangsung hampir sebulan, reaksi atas langkah DPD PAN Kota Tasikmalaya berkoalisi dengan DPD Golkar masih memicu reaksi. Malah sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tasikmalaya menolak koalisi itu dalam menghadapi Pilkada 2024.
Reaksi mengemuka karena pengambilan keputusan itu tidak melibatkan para pengurus DPC maupun Ranting yang menjadi garda terdepan dalam mengawal perjuangan setiap agenda partai dalam kontestasi politik.
Terlebih kenangan indah koalisi Golkar dan PAN pada Pilkada 2002 situasinya lain. "Maaf situasi sekarang dan dulu beda, dimana ketokohan figur yang diusung saat itu yakni pak Bubun-Syarif cukup kuat," kata Ketua DPC PAN Kecamatan Cipedes Evi Hilman Nazarudin.
Baca Juga: Balon Wali Kota Bermunculan, Namun Belum Menawarkan Gagasan untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan
Pernyataan itu dikatakan Evi dan sejumlah ketua DPC saat menggelar buka bersama sejumlah pimpinan DPC di sebuah rumah makan di Tasikmalaya Selasa 2 April 2024.
Selain Evi, pertemuan itu dihadiri Ketua DPC Bungursari Dudi Herdiana, Bangbang (Cibereum), Dodi Budiawan (Purbaratu).
"Para ketua DPC lain mulai Mangkubumi, Tawang, Tamansari pun menyatakan menolak langkah DPD PAN yang memutuskan koalisi itu," kata Evi. Sikap itu mereka sampaikan karena karena khawatir dengan nasib PAN ke depan.
Di tengah situasi itu, mesin partai yang berada di tingkat kecamatan maupun ranting yang idealnya punya hak untuk memberi masukan atas langkah yang akan dilakukan pengurus daerah malah dikesampingkan.
Baca Juga: PPP dan PDIP Mulai Lakukan Penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Tak heran bila keputusan itu memantik kekecewaan karena peran para pengurus di tingkat bawah seolah dianggap tidak ada. Malah sejumlah anggota majelis pertimbangan juga kata Evi mengisyaratkan kecewa atas langkah tersebut.
