Network
KABAR TASIKMALAYA - Polemik tentang Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto yang terancam tak bisa mencalonkan diri karena disebut-sebut sudah masuk kategori menjabat dua kali masa jabatan bupati terus bergulir. Dosen STIA Tasikmalaya, DR. H. Basuki Rahmat mengatakan bahwa dirinya memiliki kajian empirik tentang hal tersebut.
“Dibalik wacana tersebut, saya punya kajian empirik. Hal itu berhubungan dengan putusan MK terkait permohonan yang meminta MK memberikan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 yang belum jelas menerangkan pembatasan masa jabatan kepala daerah, apakah hanya berlaku untuk pejabat definitif atau juga pejabat sementara seperti pelaksana tugas?” kata Basuki.
Kala itu, papar Basuki, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan berpegang pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020.
Dia mencontohkan, dalam kasus tersebut, Bupati Karimun, Nurdin Basirun memohon agar masa jabatan sembilan bulannya tidak dihitung sebagai satu periode penuh, yang kemudian dikabulkan MK.
“Ada juga Drs. Gabriel Manek, M.Si., Bupati Timor Tengah Utara, yang dipastikan belum menjabat satu periode pada kepeimpinan sebelumnya, lantaran belum mencapai dua setengah tahun. MK tidak mempersoalkan masa menjabat Manek sebagai Pelaksana Tugas Bupati dan hanya menghitung masa menjabat sebagai Bupati definitif,” jelas pria yang akrab disapa Uki ini.
Contoh lainnya, kata dia, MK menolak permohonan Mohammad Kilat Warta Bone yang mempersoalkan masa menjabat Hamim Pou sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango.
“Kala itu Mohammad Kilat berargumen bahwa masa menjabat sementara harus dihitung dalam periodisasi jabatan kepala daerah. Namun permohonan itu ditolak oleh MK berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009,” papar Basuki.
