Network
"Jadi tidak ada penolakan pengajuan cuti diluar tanggungan negara, dan BKPSDM terus memonitor terkait hal tersebut sampai ke BKN," tegasnya.
Seperti diketahui, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah menemukan beberapa dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan berkaitan dengan rencana pencalonan Ivan Dicksan untuk maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024.
Temuan pertama adalah saat Ivan Dicksan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota ke kantor DPC PPP Kota Tasikmalaya. Kemudian Ivan juga datang menghadiri undangan ke DPW PPP Jawa Barat sebagai bakal calon Wali Kota.
Baca Juga: Tayang Dimana? Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina, Misi Garuda Taklukan The Azkal
"Temuan lain yang menjadi dasar penindakan Bawaslu adalah beredarnya baliho Ivan Dicksan sebagai bakal calon Wali Kota tapi disertai dengan logo partai politik," kata Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Zaki Pratama Sauri didampingi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya Ridha Fahlevi, Selasa (11/6/2024).
Atas adanya dugaan-dugaan pelanggaran itu, Bawaslu telah melayangkan surat rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemkot Tasikmalaya Ivan Dicksan.
Selain melakukan pengumpulan alat bukti, Bawaslu juga melakukan klarifikasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkot Tasikmalaya.
Baca Juga: HSM Tasikmalaya Gelar Festival, 21 Unit Mobil Terjual
Berdasarkan penelusuran ke BKPSDM terkait masalah ini, kata Zaki, ternyata Ivan Dicksan tidak dalam masa cuti meski beredar kabar bahwa dirinya sudah memproses pengajuan cuti. Malah pada Sabtu 8 Juni 2024, Bawaslu juga telah mengundang Ivan Dicksan untuk diminta penjelasannya terkait dugaan ini.
Dari klarifikasi itu diketahui bahwa Ivan telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara pada 25 April 2024, namun pengajuan itu ditolak. Kemudian pada tanggal 31 Mei, Ivan kembali mengajukan cuti.
