LPS Sosialisasikan Mandat Baru UU P2SK. Purbaya: Memperkuat Arah Koordinasi Antar Otoritas di Sektor Keuangan

KABAR TASIKMALAYA - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menguatkan aspek kelembagaan dari otoritas pengawasan keuangan.

Hal itu dinyatakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa dalam diskusi bertema Peran dan Kebijakan LPS Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang digelar di St Regis, Jakarta, Selasa 20 Juni 2023.

"UU P2SK juga  memperkuat arah koordinasi antar otoritas yang terlibat di dalam sektor keuangan yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," ujar Purbaya.

Baca Juga: INSPIRATIF! Hanang, Anak Petani dari Sukaharjo Peraih Beasiswa LPDP yang Kuliah di Harvard University

Dia juga melihat bahwa keberadaan UU P2SK akan menjadi salah satu tonggak reformasi sektor keuangan di Indonesia.

"Ini akan menjawab beberapa hal yang selama ini masih menjadi tantangan bagi sektor keuangan kita seperti masalah literasi keuangan, ketimpangan akses keuangan, perlindungan investor dan konsumen,” katanya.

“Serta kebutuhan atas penguatan kerangka koordinasi penanganan stabilitas sistem keuangan. Keberadaan UU P2SK ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dapat diimplementasikan," tambah Purbaya.

Baca Juga: Tabungan Milik Siswa SD di Pangandaran Mandek, Ini Reaksi Ketua Komisi IV DPRD. Wowo: Enak Si Peminjam

Karena itu, kata dia, LPS menyambut baik adanya beberapa perubahan pengaturan tersebut, termasuk adanya mandat baru yang diberikan kepada kami.