KABAR TASIKMALAYA - Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kota Tasikmalaya sepakat membentuk lembaga pengawas pilkada untuk menyelamatkan Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 dari praktik-praktik curang, termasuk praktik politik uang.
Dalam pertemuan yang digagas di kediaman H. Imih M. Munir, Selasa 4 Juni 2024 itu, para tokoh masyarakat ini sepakat menamakan kelompok mereka dengan nama Aliansi Masyarakat Anti Politik Uang (Alim Katipu).
Dadang Syehabudin, S.Pd.I atau yang biasa disapa Kang Dany didaulat menjadi Ketua Alim Katipu, dan Wakilnya Yogi Yogaswara. Sementara tokoh-tokoh pergerakan seperti Imih M. Munir, Nanang Nurjamil, dan Husein Awaluddin didaulat sebagai Dewan Pembina.
Tampak hadir pula tokoh-tokoh masyarakat lain seperti Dadang AP, Asep Rahmat “Kumis”, Djamaludin, Apeng, Lena Mardiana, Hj.Noneng, R. Yoesrina Octavia, Sri Nurcahyati, Hendra Tiwtiw, Chandra, Rokhimat, Feri Farikhin, H. Dadang, dan lainnya.
Ketua Alim Katipu, Dany mengatakan, saat ini proses demokrasi di negara kita, termasuk di Tasikmalaya sedang tidak baik-baik saja. “Konstitusi diperkosa oleh kekuasaan. Dan sekarang, saat menghadapi Pilkada Kota Tasikmalaya, kita pun menghadapi ancaman besar praktik-praktik curang, termasuk politik uang,” kata Dany.
Padahal, kata Dany, Pilkada 2024 ini adalah momentum untuk menentukan orang nomor satu di Kota Tasikmalaya, yang menentukan arah kebijakan Pemkot Tasikmalaya. “Kalau pemimpin yang terpilih ini dihasilkan dari perbuatan curang, tak bisa dibayangkan bagaimana ke depannya masa depan Kota Tasikmalaya,” kata dia.
Dany juga mengingatkan tentang hadits rasul yang berbunyi “Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman.”
Baca Juga: Pekan Depan, DPP PPP Keluarkan Surat Tugas Balon Wali Kota Tasikmalaya 2024, untuk Siapa?
“Nah, tugas kita yang berada di Alim Katipu ini untuk melawan kemungkaran yang mengancam Kota Tasikmalaya. Kalau tidak dengan tindakan, ya kita lawan praktik-praktik politik uang ini dengan lisan,” katanya.
Tak hanya pilkada
Sementara itu, Dewan Pembina Alim Katipu, H. Imih Misbahul Munir mengatakan bahwa gerakan Alim Katipu ini sebaiknya tak hanya mengawasi praktik-praktik curang saat pilkada saja, tetapi juga harus bisa mengawasi jalannya pemerintahan.
”Karena praktik-praktik curang politik uang, sogok menyogok ini tak hanya di pilkada saja, tetapi di pemerintahan. Lagi pula, jiga gerakannya hanya mengawasi praktik politik uang di pilkada, nanti gerakan Alim Katipu ini terhenti setelah pilkada usai,” katanya.
Baca Juga: Wisata Air Pemandian Citiis Tasikmalaya, Berenang dengan View Pegunungan Galunggung
Imih menginginkan agar Alim Katipu ini terus melakukan pengawasan, tak hanya pilkada, tetapi juga pemerintahan yang dihasilkan dari hasil pilkada. “Sebagai orang yang pernah berada di dalam jajaran birokrasi, saya tahu persis seperti apa penggunaan anggaran di pemerintahan ini. Kita harus jadi lembaga pressure agar pemerintah dan DPRD tidak ‘ugal-uigalan’ dalam menggunanan APBD,” kata Imih.
Sebagai gambaran, Imih mengatakan, anggaran belanja pemerintah ini, sekitar 60 persennya habis untuk digunakan semacam perjalanan dinas, dan lainnya. “Akibatnya, Kota Tasikmalaya ini terkenal sebagai kota termaju di Priangan Timur. Tapi berdasarkan data, kita ini kota termiskin di Jawa Barat. Ini akibat penggunaan anggaran yang asal-asalan. Tidak menyentuh untuk kepentingan masyarakat,” kata Imih.
Senada dengan Imih, Pembina Alim Katipu lainnya, Nanang Nurjamil menegaskan, gerakan pengawasan yang dilakukan Alim Katipu tidak hanya pengawasan praktik politik uang di pilkada saja, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan. “Termasuk sampai suap menyuap proyek, gratifikasi, itu akan kita awasi. Karena itu pun masuk dalam ranah praktik politik uang,” katanya.
Baca Juga: WOW! Ini Sepatu Gunung Merek EIGER Paling Bagus yang Cocok Dipakai Trekking di Gunung Galunggung
Mengenai praktik politik uang di pilkada, Nanang Nurjamil pun mengingatkan agar para aktivis yang berada di dalam Alim Katipu untuk meningkatkan pengawasannya, karena diduga kuat di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 ini, semua calon akan mempraktikan politik uang.
“Kita lihat saja di pemilu legislatif 2024 kemarin, praktik-praktik politik uang begitu vulgar dilakukan. Tanpa malu dan tanpa takut. Sampai-sampai ada istilah ‘tusuk sate’ segala. Ironisnya, ketika kami laporkan ke Bawaslu, eh lembaga ini diam saja,” kata Nanang.
Dia khawatir, Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 ini akan berakhir di MK. “Kita juga harus terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa suap menyuap itu hukumnya haram. Ganjarannya Neraka,” katanya.***