Network
KABAR TASIKMALAYA - Upaya setiap tim sukses bakal calon presiden maupun bakal calon anggota legislatif 2024 dalam meraih simoati masyarakat diharapakan menghindari jurus atau strategi kampanye hitam atau saling menjatuhkan.
Sebab bila terus digunakan, setiap lima tahun sekali masyarakat disuguhi pendidikan politik yang tak baik. Selain itu, hal tersebut malah mengorbankan kepentingan masyarakat serta berpotensi merusak persatuan dan kesatuan yang telah terjalin selama ini.
"Justru kontestasi saya harap diisi dengan adu gagasan dan program, " kata Praktisi Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya Dr. H.N. Suryana kepada Kabar Tasikmalaya Selasa 3 Oktober 2023.
Baca Juga: Jakarta Velozity Chapter Akan Gelar Touring Kemerdekaan Jakarta- Tasikmalaya
Penegasan itu dia sampaikan karena suasana persatuan maupun kondisi ekonomi mulai tumbuh. Artinya bila ajang pilpres dan Pileg 2024 justru memicu konflik, kata dia justru akan jadi beban masyarakat.
"Sudahlah jangan bebani masyarakat dengan situasi politik yang tidak mendidik. Timnas pasangan Capres harus memiliki tanggungjawab moral untuk bisa memberikan harapan yang baik kepada masyarakat, " ujarnya.
Kata dia, tim sukses jangan membuat masyarakat saling tuding dan saling bermusuhan hanya karena beda pilihan dalam kenduri politik lima tahunan itu.
Baca Juga: Pelajar SD Mancogeh Tasik Peringati Hari Batik Nasional dengan Belajar Membatik
Adapun dia selaku praktisi hukum dan akademisi mengaku akan berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para Akademisi, Ulama dan tokoh masyarakat lainnya.
Hal itu penting untuk bersama-sama membangun komitmen, membangun kesepahaman untuk menjaga dan mengawal ajang politii ini melalui proses edukasi dan pencerahan bagi para tim sukses maupun masyarakat.
"Ajang politik harus diupayakan berjalan penuh kesejukan, kedamaian, persatuan dan kesatuan, " katanya. Kemudian untuk banyak caleg yang berlatar belakang dari advokat ia mengaku bersyukur.
Karena lembaga DPR/DPRD adalah sebuah lembaga salah satu tugasnya adalah memproduk peraturan Undang Undang atau perda.
Dengan demikian, dalam pembuatan sebuah regulasi ada persyaratannya yaitu harus memenuhi unsur Yuridis, sosiologis dan Philosofis.
Artinya, para advokat sudah paham itu semua jadi itu sangat membantu dalam proses pelaksanaannya. Selain itu para Advokat paham betul mana yang masuk katagori perbuatan melawan hukum maupun yang tidak.
"Sehingga bisa menjadi lokomotif dalam melakukan perubahan dan menjadi contoh dalam proses pelaksanaan law entorcement atau Penegakan hukum, " kata praktisi hukum yang kini menjabat Ketua Prodi Magister Hukum STHG itu. ***
Dr
