KABAR TASIKMALAYA - Buntut dari digugurkannya dua pasang calon perseorangan yang mendaftarkan diri di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kabupaten Tasikmalaya dilaporkan ke Bawaslu dan Polres Tasikmalaya oleh dua pasang calon perseorangan, Selasa, 14 Mei 2024.
Dua pasangan calon dari jalur perseorangan yang melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Bawaslu dan Polres Tasikmalaya adalah pasangan Mimih Haeruma dan Dede Saeful Anwar dan pasangan Dedi Supriadi dan Yusef Yustiawandana.
Mimih Haeruman adalah Eksponen ’96 yang terkenal dengan tragedi Tasik Kelabu. Sementara Dede Saeful Anwar adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Pasangan satunya, yaitu Dedi Supriadi adalah tokoh muda dari Tasikmalaya Utara, dan Yusef Yustiawandana adalah mantan pejabat eselon 2 Pemkab Tasikmalaya.
Dalam laporannya, ke dua pasangan calon bupati/wakil bupati dari jalur perseorangan ini menuding KPU melanggar aturan serta melakukan kebohongan publik, dan mengebiri hak konstitusional warga negara.
Sebab kata mereka, meski telah ada jadwal tahapan pendaftaran dan perbaikan kelengkapan berkas persyaratan, namun hanya dalam hitungan jam, pencalonan keduanya ditolak dan digugurkan oleh KPU.
Sehari sebelumnya, yakni pada Senin 13 Mei 2024, kedua pasangan ini dinyatakan gagal mengikuti pencalonan sebagai calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan. Pasalnya keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal 6,8 persen dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau sebanyak 92.527 formulir B-1KWK yang berisi identitas dan pernyataan dukungan dari warga.
Mimih Haeruman menilai, kegagalan pencalonannya sebagai kesalahan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Selain dinilai tidak profesional, KPU dianggap melanggar aturan yang dibuat oleh KPU sendiri. Selain itu, KPU dianggap melakukan pembohongan publik karena informasi yang diberikan berbeda dengan informasi awal yang disampaikan.
"Kami melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya karena telah membohongi publik, melanggar aturan dan mengebiri hak konstitusi warga negara untuk maju dalam Pilkada Tasikmalaya," jelas Mimih Haeruman.
Ia mengaku, pihaknya tidak diberikan informasi menyeluruh terkait persyaratan dukungan dan tenggat waktu pendaftaran. Ketika hendak meng-upload syarat dukungan pada Silon pun pihaknya kebingungan karena sama sekali tidak didampingi.
Tuntut Komisioner KPU Dipecat
Bahkan Mimih menilai KPU melanggar aturan yang dibuatnya sendiri karena membiarkan calon bupati perseorangan menandatangani penyerahan berkas pendaftaran diatas pukul 24.00 WIB, atau sudah memasuki hari Senin 13 Mei 2024, dini hari.
Baca Juga: Taman Dadaha Terlihat Kumuh. Kain Penutup Area Alun-alun Dibiarkan Semrawut
Dedi Supriadi pun mengungkapkan hal yang sama. "Kami laporkan KPU karena tidak prpfesional dan melanggar aturan, membodohi kami dan mengkebiri hak kami," ujar pendaftar calon Bupati Tasikmalaya, Dedi Supriadi, dikutip dari kabar-singaparna.com.
Selain ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, KPU juga diadukan ke pihak Polres Tasikmalaya. Keduanya menuntut agar seluruh komisioner KPU di pecat dan diganti yang baru.
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengaku menerima laporan dari pendaftar calon Bupati Tasikmalaya dari jalur perseorangan ini. Pihaknya pun mengaku akan mengkaji terlebih dahulu laporan tersebut untuk proses selanjutnya.
"Laporan yang dilayangkan berupa dugaan pelanggaran administrasi. Jadi masuk laporan nya kita tangani dan akan kita kaji bersama dengan pimpinan," jelas Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Tamrin. (Aris Mohamad Fitrian)***
DISCLAIMER: Artikel ini telah tayang di kabar-singaparna.com dengan judul “Gagal Mendaftar Bupati dari Jalur Perseorangan, Dua Paslon ini Laporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya”
Sumber Artikel berjudul "Gagal Mendaftar Bupati dari Jalur Perseorangan, Dua Paslon ini Laporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya", selengkapnya dengan link: https://kabarsingaparna.pikiran-rakyat.com/kabar-singaparna/pr-3238087058/gagal-mendaftar-bupati-dari-jalur-perseorangan-dua-paslon-ini-laporkan-kpu-kabupaten-tasikmalaya