Network
Harus Persetujuan DPP
Di lain pihak, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Bidang Media dan Penggalangan Opini Publik, Asep Suparman menjelaskan bahwa mekanisme koalisi harus atas persetujuan DPP Partai Golkar.
"Kalau di Golkar, koalisi harus persetujuan DPP Partai Golkar. Kan sudah beredar wacana PDI Perjuangan, PKB akan mengusung Pak Ade Sugianto dan Pak Acep Adang," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi mengatakan PKB dan Partai Golkar bisa bersama-sama menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2024-2029.
Setelah melakukan silaturahmi politik dengan Partai Golkar, Kamis 30 Mei 2024 kemarin, Ami melanjutkan, bahwa PKB akan segera melaporkan terkait pertemuan diantara kedua Parpol tersebut ke DPW PKB Jawa Barat jelang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024.
"Intinya dari silaturahmi politik kemarin, PKB dan Partai Golkar bisa bersama-sama menatap Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, terkait siapa nanti kandidat pasangannya kedua parpol kan sudah ada nama-namanya," ungkap Ami Fahmi.
Menurutnya, siapa kandidat yang nanti akan diusung untuk maju di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon Wakil Bupati, hal tersebut merupakan kewenangan dari DPP PKB.
Baca Juga: Keutamaan Puasa Arafah, Bisa Menghapus Dosa Selama Dua Tahun. Ini Bacaan Niatnya
"Pertemuan PKB dan Partai Golkar tentunya akan menjadi pertimbangan dari DPW juga DPP PKB, tentunya kami berharap terbangun koalisi dalam menatap Pilkada Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2029," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya, Erry Purwanto bahwa Partai Golkar selalu bersinergi dengan PKB dan memiliki historis yang mendalam sehingga terbangun kebersamaan untuk berkoalisi.
