Network
"Bagi kami tak masalah bila trase awal yang direncanakan Gedebage-Tasik diubah jadi Gedebage-Garut sebab yang penting ada progres alias tak molor lama lagi," ujar Wahid yang juga Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya itu.
Pembebasan Lahan
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, proses pembebasan lahan untuk proyek Tol Getaci di Kabupaten Garut terus berjalan. Saat ini, penetapan lokasi (PL) jalur tol tersebut baru dilakukan sampai wilayah Kecamatan Banyuresmi.
Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Garut, Muhamad Rahman bahkan menyatakan, sampai saat ini uang yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membayar lahan yang terkena dampak pembangunan tol di Garut telah mencapai Rp517.574.449.113.
Baca Juga: H.M.Yusuf Resmi Terima Surat Rekomendasi dari DPP PAN untuk Maju di Pilkada 2024
Sedangkan luas lahan yang sudah dibebaskan di wilayah Garut sudah mencapai 1.856.472 meter persegi atau sekitar 185,65 hektar dengan jumlah bidang tanah 1.220.
Disebutkannya, untuk kegiatan pembayaran uang ganti untung terhadap pemilik lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Getaci di Garut saat ini belum semuanya. Pembayaran baru dilakukan di sejumlah desa yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Di wilayah Kecamatan Banyuresmi, tutur Rahman, pembayaran ganti untung lahan telah dilaksanakan di Desa Sukamukti dan Desa Tambaksari. Di Kecamatan Leuwigoong, pembayaran telah dilaksanakan di Desa Margacinta.
"Untuk di wilayah Kecamatan Leles, pembayaran lahan yang telah dilaksanakan Yani di Desa Kandangmukti dan Desa Leles. Sedangkan di wilayah Kecamatan Kadungora ada Desa Karangmulya, Mandalasari, dan Hegarsari", ujar Rahman, pekan lalu.
Baca Juga: Wisata Alam Gunung Puntang dengan Pemandangan yang Indah dan Asri, Cocok untuk Camping
Dia melanjutkan, lahan yang telah dibebaskan itu tersebar di 8 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kadungora, Leles, Leuwigoong, dan Banyuresmi. Lahan yang terdampak bangunan tol di Kabupaten Garut sendiri seluruhnya berada di 17 desa yang tersebar di 4 kecamatan tersebut hanya saja proses pembayaran baru bisa dilaksanakan di 8 desa.
